Akuntansi Pemerintah adalah: Memahami Tujuan dan Perbedaannya dengan Akuntansi Bisnis

Definisi Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan adalah sistem pencatatan dan pembukuan atas pengeluaran serta pendapatan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk menyusun laporan keuangan yang dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara.

Dalam akuntansi pemerintahan, terdapat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah. Semua lembaga pemerintahan wajib mengacu pada SAP saat menyusun laporan keuangan. SAP ini menggunakan basis akrual, di mana pengakuan, pencatatan, dan penyajian informasi transaksi ekonomi dilakukan pada saat transaksi terjadi, tanpa melihat waktu penerimaan atau pembayaran kas.

Akuntansi pemerintahan juga harus memenuhi beberapa syarat, seperti tidak bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan klasifikasi anggaran, mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk mencatat transaksi, memudahkan pemeriksaan, selalu dikembangkan agar efisien dan relevan, serta memberikan informasi yang jelas untuk pengembangan program dan rencana kerja.

Tujuan Akuntansi Pemerintah

Terdapat tiga tujuan utama akuntansi pemerintahan, yaitu:

1. Akuntabilitas

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, dalam pengelolaan keuangan negara harus ada laporan pertanggungjawaban. Laporan ini menjadi bukti akuntabilitas lembaga pemerintah dalam mengelola keuangan rakyat, yang merupakan pihak paling penting dalam penyelenggaraan negara.

2. Manajerial

Penerapan akuntansi pemerintahan bertujuan untuk membantu melancarkan manajemen kebijakan pemerintah. Informasi dari catatan dan perencanaan anggaran dibutuhkan untuk memastikan program kerja tidak terhambat karena masalah anggaran. Tujuan ini juga terkait dengan upaya memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara efektif dan efisien.

3. Pengawasan

Pengelolaan keuangan negara memerlukan pengawasan atau kontrol agar tidak disalahgunakan. Dalam tujuan ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga auditor negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan lembaga lain serta masyarakat harus dapat dengan mudah memeriksa laporan keuangan, misalnya untuk mengetahui tujuan aliran dana dan jumlah dana yang dipakai dalam program kerja pemerintah.

Perbedaan Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Bisnis

Meskipun sama-sama menyajikan informasi transaksi keuangan, akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi bisnis. Berikut adalah beberapa perbedaan utama di antara keduanya:

Tidak Ada Laporan Laba-Rugi

Karena bersifat non-profit, akuntansi pemerintahan tidak memiliki laporan laba-rugi. Hal ini berbeda dengan akuntansi bisnis pada perusahaan yang harus menyajikan informasi laba-rugi, perubahan modal, dan arus kas. Namun, dalam akuntansi pemerintahan terdapat laporan realisasi anggaran dan laporan operasional yang tidak ada dalam akuntansi bisnis. Selain itu, terdapat istilah dana cadangan dan ekuitas dana yang tidak ada dalam akuntansi bisnis.

Pendapatan dari Kebijakan

Perusahaan memperoleh pendapatan dari aktivitas penjualan barang atau jasa. Sementara itu, pendapatan pemerintahan berasal dari segala peraturan atau hukum yang mengikat warga negara dan entitas dalam negeri maupun asing yang tunduk pada aturan di negara tersebut. Contohnya adalah pajak, non-pajak, dan hibah dari luar negeri.

Memakai Standar Sendiri

Akuntansi bisnis menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sementara itu, akuntansi pemerintahan memakai Standar Akuntansi Pemerintahan yang dirancang oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Lembaga Audit Pemerintah

Dalam mengecek laporan keuangan dari akuntansi pemerintahan, ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga resmi yang memiliki wewenang sebagai auditor pemerintah. Adapun laporan keuangan dari akuntansi bisnis diaudit oleh lembaga akuntan publik.

Tidak Ada Kepemilikan

Laporan keuangan dari akuntansi pemerintahan tidak memiliki kepemilikan, sedangkan dari akuntansi bisnis ada pemiliknya, yaitu pemegang saham dalam perusahaan tersebut yang berkepentingan dalam laporan itu.

Ada Jurnal Korolari

Dalam akuntansi pemerintahan daerah yang menggunakan basis kas menuju akrual, terdapat jurnal korolari yang disusun untuk mengakui rekening neraca yang terpengaruh transaksi realisasi anggaran. Akuntansi bisnis tidak mengenal jurnal ikutan ini.

Contoh Penerapan Akuntansi Pemerintah

Sebagai contoh, akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah membagi akun ke tiga kelompok, yaitu neraca, realisasi anggaran, dan laporan operasional. Akun neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Akun realisasi anggaran mencakup pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, dan pembiayaan. Sedangkan akun laporan operasional meliputi pendapatan laporan operasional dan beban.

Dalam contoh ini digunakan basis kas menuju akrual. Misalnya sebuah satuan kerja perangkat daerah membeli alat scanner seharga Rp 10.000.000 secara tunai. Semua pengeluaran yang melibatkan kas harus tercatat dalam laporan realisasi anggaran dengan basis kas. Maka catatan untuk transaksi tersebut adalah:

Karena belanja alat adalah akun nominal yang akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran, sementara kas adalah akun riil dalam neraca, hanya akun kas yang tersaji sebagai bagian dari aktiva neraca. Untuk menerapkan basis kas menuju akrual, diperlukan jurnal korolari sebagai tambahan, yaitu:

Dengan demikian, belanja alat scanner sudah sesuai dicatat dengan basis kas dan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Adapun neraca menggunakan basis akrual karena mencerminkan semua sumber daya yang dimiliki. Akun yang disajikan dalam neraca bukan hanya kas dan ekuitas, tetapi juga aset tetap berupa alat scanner.

Kesimpulan

Akuntansi pemerintahan adalah sistem pencatatan dan pembukuan atas pengeluaran serta pendapatan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk menyusun laporan keuangan yang dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara.

Meskipun sama-sama menyajikan informasi transaksi keuangan, akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi bisnis, seperti tidak adanya laporan laba-rugi, pendapatan yang berasal dari kebijakan, penggunaan standar sendiri, lembaga audit pemerintah, tidak ada kepemilikan, serta adanya jurnal korolari.

Pemahaman tentang akuntansi pemerintahan penting bagi setiap warga negara agar dapat mengawasi pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada rakyat dengan baik.